UKT, UANG SEMESTER KAMPUS YANG RENTAN MANIPULASI

Entah sejak kapan pembayaran uang semester sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal ) ini mulai dilaksanakan. Pelaksanaan di lapangan (di kampus-kampus ) negeri seluruh Indonesia sebenarnya telah banyak menuai kritik, karena banyak terjadi manipulasi oleh wali mahasiswa. Sementara pihak kampus juga sering tidak obyektif dalam menentukan keputusannya.

OTONOMI INDONESIA SELUASNYA, ATASI MASALAH

Indonesia adalah negara yang besar terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, ratusan budaya dan adat, puluhan kepercayaan termasuk agama dan disatukan oleh dasar negara Pancasila. Dari ragam kebhinekaan yang ada membuat negara ini sering terjadi berbagai gesekan dan ini tidak bisa dipungkiri. Perkembangan jaman membuat negara ini harus berusaha ekstra keras untuk menjaga persatuan dan kesatuannya. Salah satu gesekan yang frekwensinya lebih banyak terjadi adalah masalah ketidakadilan ekonomi. Hal ini biasanya terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pembagaian hasil antara daerah yang punya SDA dan pemerintah pusat dirasakan tidak fair oleh penduduk daerah setempat. Akhirnya timbul gejolak, rakyat bisa mengetahuinya dari berbagai sumber salah satunya adalah media masa atau media sosial, meskipun kadang-kadang media tersebut kurang akurat dan kurang tepat dalam memberitakannya. Rakyatpun bisa memprediksi dan berandai-andai sekiranya SDA itu bisa dikelola sendiri maka hidup mereka akan menjadi makmur.

PEMERINTAHAN DENGAN WILAYAH KECIL LEBIH BESAR POTENSINYA UNTUK BERHASIL

Sudah                   Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Negara tetangga kita “Singapura” adalah Negara yang lebih maju beberapa langkah ( bukan hanya satu langkah ) dari kita Indonesia, penduduknya sangat tertib dan disiplin, pendapatan per kapitanya juga sangat tinggi, perkembangan bidang industrinya juga sangat pesat. Pembangunan infrastrukturnya juga ‘mentereng’, industri wisatanya juga bak surga dunia.  Bukan menyanjung dia tapi memang kenyataannya begitu. Kenapa bisa seperti itu ?

LAGU SEDERHANA MENCOBA MENGINGATKAN GURU-GURU KITA DI JAMAN SEKARANG

Indonesia akan lebih stabil dengan hanya sedikit Partai

Indonesia menganut demokrasi yang saya sendiri katakan ‘demokrasi yang kebablasan’. Ini saya tinjau dari jumlah partai yang setiap lima tahun ikut berpartisipasi dalam pemilu. Kita lihat setiap pemilu digelar jumlah partai yang ikut ‘kontes’ selalu tidak sama dengan pemilu sebelumnya. Jadi, tidak ada ketetapan jumlah partai serta tidak ada aturan yang membatasi jumlah kontestan dalam pemilu. Beda dengan negara-negara barat yang orang katakan sebagai kiblatnya demokrasi, misalnya negara yang paling menjadi kiblat demokrasi yaitu Amerika serikat, disana hanya ada 2 partai yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Di Inggris juga hanya ada dua partai yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Memang kalau saya pikir dengan hanya 2 partai sebagai kontestan, maka masa persiapan hingga terlaksananya pemilu tidak seruet di Indonesia. Sebagai contoh yang paling nyata adalah sumbangan dana pemerintah kepada partai yang memang diatur oleh regulasi di Indonesia, tidak efektif . Belum lagi yang lainnya misalnya adanya konflik horisontal ( termasuk dualisme kepemimpinan partai ) yang sering terjadi di Indonesia,

KPK SEBAIKNYA ADA DI TIAP PROPINSI, KABUPATEN ATAU KOTA

KPK SEBAIKNYA ADA DI TIAP PROPINSI, KABUPATEN/KOTA

                   Kita tahu wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari banyak propinsi, kabupaten dan kota. Jumlahnya saya tidak tahu persis, kalau anda ingin tahu persis browsing aja di internet pasti anda temukan, karena bagi saya bukan itu pokok persoalannya. Pokoknya yang saya tahu Indonesia terdiri dari banyak propinsi, kabupaten dan kota.

PEMILIHAN DPR/DPRD SEBAIKNYA DIKEMBALIKAN SEPERTI SEBELUMNYA

Menjelang Pemilu, kota- kota kita jadi tidak indah lagi, banyak sekali gambar-gambar personal yang mengiklankan dirinya agar dipilih masyarakat untuk menjadi DPR atau DPRD. Inilah akibat sistem pemilu kita yang tidak seperti dulu yaitu rakyat hanya memilih partai sedangkan partai menentukan urutan personal mulai dari urutan nomor satu hingga ke sekian. Caleg Nomor satu punya peluang besar untuk menuju kursi DPR atau DPRD, tergantung dari berapa jumlah suara yang menjadi penentu untuk bisa mendapatkan jatah kursi. Sehingga mutu SDM yang akan duduk di kursi DPR atau DPRD ditentukan oleh partai. Tetapi sekarang tidak demikian, personil yang mencalonkan diri ingin jadi DPR atau DPRD akan berjuang sendiri untuk mendulang suara dari masyarakat sebanyak – banyaknya agar mereka mendapatkan suara yang memenuhi jumlah suara yang ditentukan bagi seseorang untuk mendapat jatah kursi di DPR atau DPRD.