KPK SEBAIKNYA ADA DI TIAP PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
Kita tahu wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari banyak propinsi, kabupaten dan kota. Jumlahnya saya tidak tahu persis, kalau anda ingin tahu persis browsing aja di internet pasti anda temukan, karena bagi saya bukan itu pokok persoalannya. Pokoknya yang saya tahu Indonesia terdiri dari banyak propinsi, kabupaten dan kota.
Dengan keadaan yang seperti itu, akan menyulitkan pemerintahan pusat untuk melakukan pengawasan. Apa bisa pusat terus menerus mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di daerah baik itu propinsi apalagi kabupaten dan kota. Juga, apa bisa Mabes Polri terus menerus mengawasi Polda-Polda dan Polres-Polres. Juga, apa bisa MA terus menerus mengawasi Kajati-Kajati dan Kajari-Kajari. Memang tiga institusi itulah yang harus tegak dan wibawa agar negara ini bisa mencapai tujuannya. Mafia - Mafia kejahatan krah putih terutama terjadi dimana - mana, sehingga ketika kita mencari setitik kelurusan dan kebenaran pada jalannya roda pemerintahan sangatlah sulit kita temukan, hampir diseluruh wilayah Indonesia. Mulai dari media (wartawan)nya, LSM-nya, pengusahanya, aparatnya ( termasuk Bupati/walikotanya), oknum - oknum Polrinya, oknum - oknum Kejaksaannya, politisinya. hampir semuanya tidak bisa dipercaya. Akhirnya rakyat dimana mana jadi ikut hanyut mengikuti ketidakadilan yang terjadi. Ketidakbenaran, ketidakadilan ini akhirnya menjadi suatu 'sistem' yang lazim dilakukan.
Ada secercah harapan sebenarnya, tapi letaknya hanya ada di pusat dan punya hanya satu 'markas besar' yaitu KPK. Selama ini kita masih dapat melihat dan mengamati disana masih ada keadilan dan kesungguhan dalam bekerja. Untuk mari kita dukung dia. Gagasan yang dulu pernah mencuat yaitu dibentuknya kantor kantor atau markas markas KPK di daerah sekarang kelihatannya tenggalam lagi. kenapa ? sebenarnya hal itu bisa terlaksana bila pemerintah pusat ( kepresidenan ) yang punya kemauan yang kuat, aku yakin DPR pasti menyetujui, karena bila tidak maka itu bomerang bagi mereka, mereka pasti setuju walaupun terpaksa.
Bila nanti bisa terwujud aku yakin itu bisa mengurangi mafia mafia pencuri uang rakyat, demikian juga oknum oknum polri dan kejaksaan yang kurang ajar akan terpaksa 'ngempet' untuk menjadi tukang palak kepada pemrintah daerah. Tapi itu bisa terlaksana asalkan perekrutan terhadap staf stafnya atau pegawai pegawainya yang menempati gedung KPK yang ada di daerah haruslah dicari orang yang benar - benar pilihan yang punya komitmen kuat untuk memberantas KKN. Semoga
Kita tahu wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari banyak propinsi, kabupaten dan kota. Jumlahnya saya tidak tahu persis, kalau anda ingin tahu persis browsing aja di internet pasti anda temukan, karena bagi saya bukan itu pokok persoalannya. Pokoknya yang saya tahu Indonesia terdiri dari banyak propinsi, kabupaten dan kota.
Dengan keadaan yang seperti itu, akan menyulitkan pemerintahan pusat untuk melakukan pengawasan. Apa bisa pusat terus menerus mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di daerah baik itu propinsi apalagi kabupaten dan kota. Juga, apa bisa Mabes Polri terus menerus mengawasi Polda-Polda dan Polres-Polres. Juga, apa bisa MA terus menerus mengawasi Kajati-Kajati dan Kajari-Kajari. Memang tiga institusi itulah yang harus tegak dan wibawa agar negara ini bisa mencapai tujuannya. Mafia - Mafia kejahatan krah putih terutama terjadi dimana - mana, sehingga ketika kita mencari setitik kelurusan dan kebenaran pada jalannya roda pemerintahan sangatlah sulit kita temukan, hampir diseluruh wilayah Indonesia. Mulai dari media (wartawan)nya, LSM-nya, pengusahanya, aparatnya ( termasuk Bupati/walikotanya), oknum - oknum Polrinya, oknum - oknum Kejaksaannya, politisinya. hampir semuanya tidak bisa dipercaya. Akhirnya rakyat dimana mana jadi ikut hanyut mengikuti ketidakadilan yang terjadi. Ketidakbenaran, ketidakadilan ini akhirnya menjadi suatu 'sistem' yang lazim dilakukan.
Ada secercah harapan sebenarnya, tapi letaknya hanya ada di pusat dan punya hanya satu 'markas besar' yaitu KPK. Selama ini kita masih dapat melihat dan mengamati disana masih ada keadilan dan kesungguhan dalam bekerja. Untuk mari kita dukung dia. Gagasan yang dulu pernah mencuat yaitu dibentuknya kantor kantor atau markas markas KPK di daerah sekarang kelihatannya tenggalam lagi. kenapa ? sebenarnya hal itu bisa terlaksana bila pemerintah pusat ( kepresidenan ) yang punya kemauan yang kuat, aku yakin DPR pasti menyetujui, karena bila tidak maka itu bomerang bagi mereka, mereka pasti setuju walaupun terpaksa.
Bila nanti bisa terwujud aku yakin itu bisa mengurangi mafia mafia pencuri uang rakyat, demikian juga oknum oknum polri dan kejaksaan yang kurang ajar akan terpaksa 'ngempet' untuk menjadi tukang palak kepada pemrintah daerah. Tapi itu bisa terlaksana asalkan perekrutan terhadap staf stafnya atau pegawai pegawainya yang menempati gedung KPK yang ada di daerah haruslah dicari orang yang benar - benar pilihan yang punya komitmen kuat untuk memberantas KKN. Semoga
No comments :
Post a Comment